Perubahan Permendagri tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Pemerintah mengeluarkan peraturan terkait rencana pelaksanaan penelitian di seluruh wilayah Indonesia. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP). Tujuan diterbitkan SKP sebagai bentuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian. SKP juga diterbitkan dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul dari proses penelitian. Berikut kami sampaikan inti perubahan PERMENDAGRI yang terbaru:

Perubahan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

SEBELUMNYA:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2

(1)Setiap peneliti dapat melakukan penelitian.

(2)Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peneliti harus mendapatkan rekomendasi penelitian.

PERUBAHAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Pasal 3
Lingkup Penelitian meliputi:
a. nasional;
b. daerah provinsi; dan
c. daerah kabupaten/kota

Pasal 5
(1) Setiap peneliti dalam melakukan penelitian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 harus memiliki SKP.
(2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan
terhadap:
a. penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri; dan

b. penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Naskah lengkap dapat didownload disini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *